LPPD CISONDARI 2014

BAB I

P E N D A H U L U A N

A.        DASAR  HUKUM

Secara umum sebagai dasar pijakan dalam melaksanakan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa, kami berpedoman kepada berbagai ketentuan yang telah digariskan antara lain:

1.     Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Udang Nomor.03 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia.

2.     Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

3.     Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

4.     Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503).

5.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan pemerintahan Desa.

6.     Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Transfaransi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

7.     Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

8.     Peraturan Desa Cisondari Nomor 03   Tahun 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cisondari Tahun Anggaran 2014;

Read More

LPKJ KEPALA DESA CISONDARI TAHUN 2014

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

( LPKJ )

TAHUN 2014

PEMERINTAH DESA CISONDARI

KECAMATAN PASIRJAMBU

KABUAPTEN BANDUNG

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Dasar Hukum

       Dasar Hukum pembentukan Desa Cisondari adalah Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung JO PP Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan  terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959.

       Dasar Hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa,adalah :

1.    Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPembinaan dan Pengawasan AtasPenyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang  Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Read More